31 Desember 2018

Pelaksanaan Pemilu 2019 diperkirakan akan menopang pertum­buhan ekonomi. Selain itu, pekerjaan proyek-proyek infrastruktur diperkirakan akan terus dipercepat menjelang masa pilpres. Namun demikian, pelaku usaha diprediksikan bersikap wait and see pada periode pesta demokrasi ini

Agroindustri kelapa sawit merupakan sektor utama dalam menopang ekonomi Sumut dengan pangsa produksi mencapai 56,1% terhadap total industri Sumut. Selain itu pula agroindustri kelapa sawit menyerap 26,6% terhadap total pekerja industri Sumut.

“Langkah pemerintah dengan menerapkan Biodisel 20 persen atau B20 pada September lalu sudah tepat,” ungkap Direktur Utama PT Mahkota Group, Usli Sarsi.

Kelapa sawit yang memiliki banyak manfaat, selama ini telah terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan menjadi penyumbang terbesar devisa Indonesia. Pada 2017 lalu, devisi kelapa sawit mencapai Rp239 triliun. Dengan kebijakan pemerintah menerapkan B20, potensi kelapa sawit bisa lebih dimaksimalkan.

“Tahun 2020 pemerintah akan meningkatkan penggunaan kelapa sawit dengan melakukan percepatan menjadi B30,” kata Usli. Diyakini, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat sig­nifikan melalui kelapa sawit, bahkan paling mung­kin dikembangkan. Sebab Indonesia memi­liki banyak lahan yang dapat ditanami kelapa sawit. Tidak heran dalam beberapa tahun, Indonesia menjadi negara penghasil CPO terbesar di dunia.

Selain memiliki lahan yang luas untuk dita­nami kelapa sawit, juga di dukung teknologi yang memadai untuk menghasilkan CPO ber­kualitas. Dengan adanya penerapan biodiesel, kelapa sawit dapat dipergunaan untuk kebutuhan dalam negeri. Selama ini CPO lebih banyak diek­spor, sehingga harga sangat rentan diper­mainkan. Tapi dengan memperbanyak penggu­naan di dalam negeri, harga bisa lebih baik.

Jumlah populasi di dunia yang terus bertam­bah, otomatis penggunaan energi juga semakin meningkat. Sementara persediaan energi dari fosil terbatas. Dengan penggunaan energi terba­harukan atau bekelanjutan (sustainable) tidak khawatir habis dan bahkan dapat diproduksi dalam jumlah banyak.

“Saya melihat ada kekhawatiran negara luar dari keseriusan pemerintah dalam mengem­bangkan kelapa sawit,” sebut Usli. Kekha­wa­tiran itu sangat beralasan. Bila penggunaan ke­lapa sawit lebih banyak terserap di dalam negeri, otomatis kebutuhan untuk negara luar akan berkurang. Selama ini ekspor cukup besar dan terus meningkat.

Penggunaan minyak nabati belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia, mengingat minyak yang dihasilkan terbatas. Ber­beda dengan kelapa sawit yang mengha­silkan minyak jauh lebih banyak.

Pendapatan

Potensi Indonesia untuk menghasilkan CPO sangat terbuka luas. Menurut Usli, dengan 14 juta hektar lebih perkebunan kelapa sawit di Indonesia, panen yang dihasilkan belum maksimal. Saat ini hasil panen kelapa sawit rata-rata 3-4 ton per hektar, sedangkan di Malaysia sudah menghasilkan 12 ton per hektar.

Dengan memberdayakan perkebunan yang ada sekarang, Indonesia sudah bisa mening­katkan produksi CPO.

Dengan peningkatan hasil produksi dan harga tinggi karena peng­gunaan di dalam negeri semakin banyak, pen­dapatan petani meningkat. Ini tidak hanya meng­untungkan petani, tapi juga kepada sektor lain terdongkrak, sehingga roda perekonomian berjalan baik.

Munculnya kekhawatiran adanya tahun politik, menurut Usli, terlalu berlebihan. Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pemilu dan pilpres. Semua berjalan baik tanpa berefek negatif pada roda perekonomian.

Langkah pelaku usaha yang wait and see, justru memperlambat roda perekonomian. Seba­liknya, pelaku usaha tidak perlu ragu berin­vestasi.

Jika menunggu kondisi politik stabil, maka akan tertinggal. Dengan berinvestasi dari sekarang, usai tahun politik dapat meningkatkan usaha yang lebih baik.

Pakar Investasi dan Pasar Modal Peraih Re­kor MURI serta Pimpinan Panin Sekuritas Me­dan, Darmin, mengatakan riset yang dilakukan Panin Asset Management proses dan hasil Pemilu 2019 bila terjadi di luar ekspektasi dan eskalasi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kestabilan politik, kebijakan ekonomi propasar, potensi perubahan kebijakan suku bunga The Fed menjadi peluang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sistem pemilu serentak memungkinkan siapa pun calon yang terpilih, pemerintahan akan menjadi lebih stabil karena eksekutif dan legislatif menjadi satu paket.

Pemerintahan yang stabil dan solid akan mengurangi ketidakpastian politik, sehingga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

“Saya melihat penantang dan petahan memiliki visi ekonomi yang serupa. Sepanjang pemilu berjalan aman dan lancar, siapa pun pemenangnya tidak akan berdampak signifikan terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG),” katanya.

Selain itu, sektor properti yang memiliki banyak keterkaitan dengan sektor lain, mulai dari bahan bangunan, kontraktor, furniture, broker properti, hingga kredit perbankan, dan penyerapan tenaga kerja pada 2019 mengalami pertumbuhan.

Kebijakan Bank Indonesia untuk melong­garkan rasio loan to value (down payment) dan percepatan pencairan kredit ke developer, serta ren­cana kenaikan batas pengenaan PPnBM untuk properti mewah dari Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar, merupakan indikator pemerintah mengambil kebijakan yang pro pasar.

Dari data perekonomian menunjukkan, pada 2020 di Amerika Serikat ada tanda-tanda kemungkinan terjadi resesi. Karena itu pada 2019 potensi terjadi kenaikan suku bunga tetap akan ada, tapi diperkirakan tidak seagresif 2018. Dalam kondisi demikian, jika nilai tukar terus menguat dan harga minyak stabil, terdapat kemungkinan suku bunga BI Reverse Repo Rate bisa turun di 2019.

Pada pertemuan G-20 di Argentina lalu, presiden AS dan Tiongkok sepakat melakukan perdamaian sementara terkait perang dagang selama 3 bulan. Meski demikian, potensi terjadinya eskalasi perang dagang masih mungkin kembali terjadi di 2019.

Sumber : http://harian.analisadaily.com/jentera/news/b20-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi/670966/2018/12/30