10 Desember 2018

PETANI kelapa sawit tahun ini banyak yang mengeluh karena harga tandan buah segar (TBS) menurun.  Jatuhnya harga CPO yang berkelanjutan paling memukul petani sawit di sektor hulu, terutama petani rakyat (mandiri) yang tidak bermitra dengan perusahaan sawit mana pun. Pada saat ini, para pekerja pemanen dan perawatan kebun sudah berkurang, bahkan ada yang berhenti.

Harga beli TBS di pengepul di Indragiri Hulu, Riau misalnya, selama sebulan terakhir sudah jatuh ke level Rp880 per kg. Bahkan ada yang menyentuh Rp600 per kg. Banyak petani hanya bisa menjual ke pengepul karena pabrik kelapa sawit (PKS) masih kesulitan menyerap TBS baru. Padahal, biaya untuk menghasilkan 1 kg TBS sudah mencapai Rp800 - Rp1.000.

Tidak saja di tingkat petani, penurunan harga CPO juga dapat berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri. Kondisi di beberapa pabrik kelapa sawit yang ada saat ini sudah di level berbahaya bila tidak ada pembeli dan perbaikan harga. “Produksi CPO Indonesia masih sangat bergantung pada kondisi luar negeri. Sebanyak 80 persen produksi CPO Indonesia di ekspor ke India, China, dan Eropa,” ungkap Direktur Utama PT Mahkota Grup, Usli Sarsi.

Ketergantungan Indonesia kepada luar negeri menyebabkan harga naik-turun. Pada kondisi ekonomi global menurun, harga CPO ikut turun. Ketergantungan besar CPO Indonesia kepada luar negeri, menurutnya, harus diperkecil. Pemerintah sudah saatnya harus lebih banyak menyerap penggunaan CPO di dalam negeri. Selain membuat hasil turunan CPO seperti minyak makan dan lainnya, juga menerapkan biodiesel.

“Semakin banyak penggunaan CPO di dalam negeri, harga CPO akan relatif lebih stabil,” sebut Usli. Keinginan pemerintah menerapkan biodiesel di atas 20 persen merupakan langkah tepat untuk menyerap CPO lebih banyak.

​

Kendala

Keterbatasan kapasitas produksi pada PKS menyebabkan hasil penen TBS petani tidak dapat diolah secara maksimal. Akibatnya petani mengalami kerugian. Pemerintah perlu mendata jumlah kapasitas produksi PKS dengan hasil TBS.

Selama ini yang terjadi, kapasitas produksi PKS tidak merata. Di beberapa provinsi kapasitas produksi PKS lebih besar dari hasil TBS yang dihasilkan. Di daerah lainnya terjadi sebaliknya. Di Sumatera Utara kapasitas produksi PKS lebih besar dari hasil TBS. “Harusnya PKS melebihi hasil produksi, sehingga pada musim puncak dapat memproduksi CPO lebih maksimal,” kata Usli.

Selain keterbatasan hasil produksi, PKS juga memiliki keterbatasan tangki timbun. Pada umumnya PKS memiliki tangki timbun 40 ribu ton. Pada musim panen puncak, tangki itu tidak mampu menampung.

Keterbatasan juga pada tangki timbun di pelabuhan. “Harusnya tangki timbun di pelabuhan lebih diperbanyak sehingga akan mempercepat untuk dimasukkan ke dalam kapal,” sebutnya.

Infratruktur jalan yang belum memadai juga menjadi kendala. Akibatnya pengiriman TBS ke PKS terlambat, begitu juga pengiriman CPO ke pelabuhan.

Usli melihat, pemerintah cukup serius dalam mengatasi penurunan harga CPO. “Proses CPO harus dilihat dari hulu ke hilir. Bila salah satu mengalami kendala akan berdampak secara keseluruhan.”

Selain itu, penyerapan CPO sudah saatnya lebih banyak ke dalam negeri sehingga ketergantungan dengan luar negeri tidak begitu besar. “Kalau hasil CPO lebih banyak di serap ke dalam negeri maka pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih kuat,” tegas Usli.

Sayangnya kebijakan pemerintah pusat tidak diikuti pemerintah daerah. Pemda kadang salah melakukan kebijakan karena tidak memahami persoalan kelapa sawit. Keinginan pemerintah daerah menolong petani dengan memaksa PKS membeli TBS di atas Rp1.000 per kg. Tapi dengan kondisi harga CPO turun, tentu PKS tidak berani. Akibatnya banyak TBS milik petani busuk karena tidak ada yang mau membeli. (fahrin malau)

Sumber : http://harian.analisadaily.com/jentera/news/perbanyak-penggunaan-cpo-di-dalam-negeri/661033/2018/12/09