23 Desember 2022

Uni Eropa (UE) telah menyetujui undang-undang untuk melarang perusahaan menjual kopi, daging sapi, kedelai, cokelat, karet, dan beberapa turunan minyak sawit yang terkait dengan deforestasi ke pasar UE. Dalam undang-undang tersebut perusahaan mewajibkan untuk membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasokan tidak berkontribusi pada kerusakan hutan sebelum menjual barang ke UE. Bila barang yang dijual ke pasar UE terkait dengan deforestasi akan dikenakan denda yang besar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (APINDOSU) membidangi perkebunan dan pertanian, Usli Sarsi mengaku tidak terkejut. Ini bukan kali pertama, tapi sudah berulang kali melakukan pelarangan impor produk turunan minyak sawit masuk ke pasar UE dengan alasan tidak ramah lingkungan.

“Undang-undang pelarangan produk yang terkait dengan deforestasi sudah pasti akan berdampak pada ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Tapi itu sangat kecil sekali,” ungkap Usli Sarsi yang juga Direktur Utama PT Mahkota Group Tbk, Kamis (15/12).

Menurutnya, masalah deforestasi seperti kegiatan penebangan hutan untuk pertanian, perkebunan, peternakan atau pemukiman dalam 10 tahun terakhir ini sudah minim terjadi bahkan dapat dikatakan tidak ada. Pemerintah telah menangani deforestasi dengan sangat baik. Pemerintah harus membuktikan bahwa deforestasi di Indonesia sudah tidak terjadi lagi dengan memperkuat data dan fakta. Selain itu katanya, industri sawit di Indonesia telah banyak bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPo). Ini menunjukkan bahwa industri sawit di Indonesia ramah lingkungan.

“Kita berharap sertifikasi ISPo dapat menyakinkan Uni Eropa kalau industri sawit Indonesia ramah lingkungan,” sebutnya.

Hilirisasi

Negara UE akan terus membatasi minyak sawit masuk ke pasar Eropa dengan isu lingkungan. Menurutnya pembatasan ini dilakukan untuk menyelamatkan produksi minyak nabati mereka di UE. Larangan ini karena minyak nabati tidak bisa bersaing dengan minyak sawit yang biaya produksinya lebih sedikit, hasil produksi lebih banyak.

Hilirisasi sawit untuk kebutuhan dalam negeri yang dilakukan pemerintah sudah sangat tepat. Dengan begitu ketergantungan minyak sawit Indonesia dengan negara lain semakin berkurangan.

Tahun 2023, pemerintah akan menaikkan campuran minyak sawit ke solar menjadi 35 persen. Dengan kenaikan 5 persen, butuh 5 juta ton minyak sawit untuk bahan bakar solar. Jumlah tersebut sama dengan kebutuhan CPO ke Eropa. Dengan begitu produksi CPO yang diekspor ke Eropa dapat dipergunakan untuk kebutuhan biodiesel di Indonesia.

Ada 17 juta orang di Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan hidup di industri sawit. Karena itu industri sawit harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan kesejahteraan. Selama ini, harga sawit yang tidak stabil mempengaruhi pendapatan petani sawit. Ini akan berpengaruh pada hasil produksi sawit satu sampai dua tahun ke depan karena ketidakmampuan petani membeli pupuk.

Tata kelola harus terus dilakukan, sehingga pemanfaatkan sawit dapat dilakukan dari hilir sampai hulu. Caranya semua pihak bisa berkolaborasi antara perusahaan swasta, pemerintah dan semua masyarakat sehingga industri sawit dilakukan secara integrasi semua sektor.

“Industri sangat ramah lingkungan ini jarang dibicarakan,” kata Usli.

Janjangan kosong sawit yang selama ini banyak dipergunakan untuk tungku bakar dan berdampak pada polusi udara, kini diolah menjadi pupuk kompos. Selama ini petani banyak menggunakan pupuk kimia.

Penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang dapat menyebabkan tanah keras sehingga mengurangi kesuburan tanah. Dengan ketersedian janjangan kosong dari sisa produksi CPO, pupuk kompos bisa lebih dapat ditingkatkan dan harga pupuk kompos dari janjangan kosong sawit dapat lebih murah. Agar kesuburan tanah dapat tetap dipertahankan penggunaan pupuk kompos 70 persen dan pupuk kimia 30 persen.

Sumber :  https://www.instagram.com/p/CmdlfFeBpXR/?utm_source=ig_web_copy_link